Pernyataan Sikap dari KNPB Timika

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT

(West Papua National Committee)

WILAYAH MIMIKA

PERNYATAAN SIKAP POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT

Syukur Bagi-Mu Tuhan
Allah Nenek Moyang Bangsa Papua

Sunyi dan gelap mencekam bumiku Cenderawasih, dirawa-rawa sana terdengar berlumuran darah, dipesisir pantai sana penuh dengan tangisan air mata, dibalik gunung sana terdengar suara lapar dan haus, dilereng bukit sana terdengar suara menjerit penderitaan, dipenjara sana meratap dan mananti pertolongan. Siapakah yang akan menyelesaikan ini semuanya ?

Sejak wilayah Papua Barat di integrasikan ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1969 secara sepihak melalui rekayasa (PEPERA 1969), wilayah Papua Barat telah didominasi oleh militer, kondisi ini menyebabkan status wilayah Papua Barat tetap dalam suhu politik yang rawan, proses kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua Barat berjalan secara sistematis, kapasitas militer sebagai agen tameng bagi kepentingan kaum pemodal (kapitalis) tidak segan-segan melakukan praktek-praktek pembiaraan bagi kekerasan dan konflik.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya sinyalemen yang mengindikatorkan keefektifan aparat dalam kolektifitas keseharian rakyat Papua Barat, terbukti dengan pembunuhan Tuan Jenderal Kelly Kwalik pada tanggal 16 Desember 2009 disebuah rumah gorong-gorong oleh Densus 88 Anti terror dan pembungkaman terhadap saluran demokrasi dengan tindakan langsung terhadap penangkapan dan pemenjarahaan aktifis kebenaran serta pemenjarahan Mahasiswa, penembakan warga sipil, pembentukan milisi-milisi merah-putih merupakan bukan solusi bagi penyelesaian persoalan dasar rakyat Papua Barat, malah semakin mensolidkan garis kekerasan dan pertumpahan darah di Tanah Papua.

Keterlibatan dan kemunafikan media turut berperan aktif membangun opini publik dalam bentuk propaganda yang mengarah pada konflik vertikal dan horizontal baik dikalangan sipil bangsa Papua Barat dan militer . Terkait dengan rentetan peristiwa akhir-akhir ini di wilayah Papua Barat terutama diareal PT.Freeport yang sampai sekarang belum terungkap dan dimana-mana saja yang terjadi, semakin membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDIONO dalam menggerakan kekuatan militer, menambah Kodam (Non-Organik) guna mengepung wilayah-wilayah basis rakyat sipil Papua Barat yang disinyalir sebagai sentral basis Organisasi Papua Merdeka (OPM), tindakan ini jelas akan membahayakan warga sipil yang tak berdosa.
Perlu untuk dapat dipahami, bentuk perlawanan yang didasari atas latar belakang sejarah politik, sosial, dan budaya yang berbeda merupakan kebutuhan dasar dari akar persoalan rakyat Papua Barat yang harus dijawab penguasa Jakarta tanpa harus keras kepala mempertahankan ideologi semua dengan terus-menerus melakukan praktek-praktek kekerasaan, kolaborasi dominasi kaum imigran yang cukup signifikan dalam memegang kendali ekonomi di Tanah Air Papua Barat, turut mencerminkan peradaban kehancuran bagi penciptaan tatanan kehidupan kemasyarakatan yang adil, dan sejahtera, kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pemekaran-pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan distrik-distrik adalah ketidak beresan pemerintah dalam memajukan pembangunan di Papua Barat, konflik Papua Barat yang kini semakin berkepanjangan dan terus menerus tanpa ada solusi yang tepat merupakan bukti kegagalan pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDJONO dalam mentutaskan persoalan rakyat Papua Barat secara konsisten, menyeluruh dan bermartabat.
Dengan demikian kami rakyat bangsa Papua Barat menyatakan sikap :
1. GELAR Referendum Sebagai Solusi Penyelesaian Akar Persoalan Rakyat Papua Barat secara komprehensif dan bermartabat.
2. Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas pembunuhan almarhum Jenderal KELLY KWALIK dengan kilat dan terencana serta pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Papua Barat.
3. Kami rakyat bangsa Papua Barat menolak dengan tegas Dialog Papua-Jakarta.
4. Rakyat Bangsa Papua meminta agar SEGERA TUTUP PT.Freeport Indonesia
5. TARIK Pasukan Militer organik dan Non-Organik serta Densus 88 Anti terror dari Papua Barat Secara Menyeluruh.
6. Apa bila Nagara Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tuan Jenderal Kelly Kwalik maka kami rakyat bangsa Papua Barat menyerahkan pertanggungjawaban kepada Alam, tulang belulang, arwah nenek moyang, dan tanah Papua Barat.
Demikian pernyataan sikap Rakyat Bangsa Papua Barat

Bumi Mimika 01 Maret 2010
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT WILAYAH MIMIKA
Romario Yatipai
Ketua Umum Komite Wilayah Mimika